Anggota Komisi V DPR RI Sungkono

Lima sungai yang ada di Pulau Ambon, Provinsi Maluku, setiap tahunnya kerap menimbulkan banjir. Upaya menangani banjir itu bukan hanya memerlukan intervensi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), namun juga koordinasi dan sinergi lintas sektor. Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemi Francis menilai, sinergi yang bisa dilakukan adalah penanganan hilir sungai oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dan penanganan hulu kali oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

“Komisi V memberikan beberapa catatan. Yang paling penting, bagaimana caranya penanganan terhadap hulu sungai disinkronisasi dengan KLHK. Jangan sampai anggaran yang sudah kita berikan, tetap saja ada persoalan di hulu, yang membuat upaya itu tidak ada manfaatnya,” ungkap Fary saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Kota Ambon, Maluku, Rabu (06/2/2019). Dalam kesempatan ini, Tim Kunspek Komisi V DPR RI menyoroti permasalahan banjir akibat meluapnya Sungai Way Lela, pembangunan fly over Sudirman, dan permasalahan lainnya yang dihadapi mitra kerja Komisi V DPR RI di Maluku.

Legislator Partai Gerindra itu mengapresiasi penanganan Sungai Way Lela oleh pemerintah pusat yang telah dimulai pada tahun 2014-2015 lalu, sehingga terlihat upaya meminimalisir banjir dan di sekitar sungai dapat dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur lainnya. Rencananya di sisi sungai akan dibangun Rumah Sakit Pemerintah dan beberapa kantor Pemerintah Provinsi Maluku. Selain itu, juga dibangun tembok pengaman di sisi sungai, sehingga melindungi nelayan yang tinggal di sekitar sungai. Pihaknya berharap, berbagai upaya penanganan banjir dan pembangunan itu tidak menimbulkan banjir lagi ke depannya.

“Dari 5 sungai itu baru 2 sungai yang ditangani. Tentu 3 sungai yang lain kita bisa gotong royong, mana yang bisa dikerjakan oleh kota, mana yang bisa dikerjakan oleh provinsi, dan mana yang bisa dikerjakan oleh pusat, sehingga tidak saling menunggu. Catatan yang kita minta, supaya tidak hanya upaya penanganan fisiknya ditangani, tapi penanganan hulunya dengan lembaga-lembaga lain itu harus dibicarakan. Sehingga semua lintas itu bekerja dalam penanganan banjir di Kota Ambon,” dorong legislator dapil Nusa Tenggara Timur (NTT) II itu.

Sementara itu, mendorong agar penanganan banjir oleh Kementerian PUPR dimaksimalkan. Kendati anggaran terbatas, penanganan itu harus dilakukan secara optimal. Ia menilai, banjir yang terjadi di Maluku, khususnya Ambon ini tidak semata karena curah hujan yang sedang tinggi, namun diakibatkan permasalahan pengelolaan lingkungan hidup. Bahkan menurutnya itu bukan hanya terjadi di Ambon saja, melainkan juga terjadi di sejumlah wilayah Indonesia.

“Saya rasa banjir ini bukan hanya karena hujan lebat. Saya yakin persoalan lingkungan sudah parah, yang mengakibatkan banjir. Saya rasa peran satu kementerian saja tidak cukup, harus koordinasi dengan kementerian yang lain, terutama yang tugasnya saling berakibat. Contohnya KLHK harus reboisasi dan pencegahan, dimana penggunaan lahan tangkapan hujan  itu benar-benar harus dievaluasi,” tegas legislator PAN itu.

Sungkono menambahkan, pihak-pihak terkait perizinan pemanfaatan lahan ataupun hutan di hulu sungai harus mengantisipasi agar tidak terjadi kerusakan lingkungan yang merugikan masyarakat. Menurutnya, pihak-pihak terkait itu jangan hanya mengedepankan ego sektoral. “Semuanya harus memberikan perlindungan. Jangan sampai ego sektoral, yang satu ingin mengeksplorasi, yang satu ingin merebosiasi. Saya rasa pihak-pihak terkait itu harus lebih memahami keadaan alam saat ini,” tandas legislator dapil Jawa Timur I itu.

Kepala Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR Apriady Mangiwa memaparkan, Kota Ambon dilalui oleh 5 sungai dengan tingkat kemiringan lahan yang curam, sehingga perlu penanganan smulai dari hulu hingga ke hilir agar tidak terjadi banjir. Kepala Balai Wilayah Sungai XVI Kota Ambon Hariyono Utomo menambahkan, upaya untuk meminimalisir terjadinya banjir melalui restorasi Sungai Way Lela, diantaranya dengan membuat check dam, penguatan tebing, dan penataan daerah sempadan.

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ini juga diikuti sejumlah Anggota Komisi V DPR RI, diantaranya Neng Eem Marhamah Zulfa (F-PKB/Jawa Barat III), Unais Ali Hisyam (F-PKB/Jawa Timur XI), dan Abubakar Wasahua (F-PPP/Sulawesi Selatan III). Selain menggelar pertemuan dengan sejumlah perwakilan mitra kerja Komisi V DPR RI, Tim Kunspek Komisi V DPR RI juga meninjau pembangunan infrastruktur pengendali banjir di Sungai Way Lela, serta melihat aliran sungai yang dilewati Jembatan Merah Putih. (sf)